Kehadiran di HTI, tegas Bima Arya, tak berarti mendukung

iadi_150614152926_hizbut_tahrir_640x360_getty_bbc
Hiszbut Tahrir tidak melancarkan pemberontakan namun mencita-citakan Khilafah.- BBC

Walikota Bogor, Bima Arya, menyatakan kehadirannya di acara peresmian kantor Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan bentuk dukungan terhadap ideologi organisasi tersebut.

“Sejak tahun 2008 saya menyampaikan ketidaksetujuan saya terhadap konsep khilafah, manifesto khilafah… dan pada forum kemarin saya sampaikan secara terbuka bahwa saat ini saya berbeda pandangan. Bagi saya Pancasila dan NKRI harga mati,” kata Bima kepada wartawan BBC Indonesia, Pijar Anugerah.

Hizbut Tahrir ialah organisasi yang didirikan pada 1953 di Palestina, dengan tujuan mendirikan kekalifahan Islam. Aktivis organisasi ini secara terbuka menyebarkan paham bahwa umat Islam di seluruh dunia harus berada dalam satu pimpinan.

Bima menambahkan pada kesempatan itu ia mengajak HTI untuk fokus melawan ‘musuh bersama’, seperti kemiskinan, pengangguran, HIV-AIDS, narkoba, dan tawuran.

Tapi bukankah kehadiran di acara itu merupakan pernyataan dukungan?

“Simbol politik bukan hanya dari gestur kedatangan, tapi juga yang disampaikan di forum itu,” tegasnya.

Bisa mengirim ‘pesan yang salah’

Bima juga mengaku tidak merasa terganggu dengan absennya bendera merah putih dan foto presiden maupun wakil presiden dalam ruangan tempat ia berbicara sebagai keynote speaker, karena tidak di setiap tempat ada foto presiden dan wakil presiden, meski ‘sebaiknya memang ada’.

“Dengan apa yang saya sampaikan, saya menyimpan harapan bahwa ke depan teman-teman HTI berjuang dalam bingkai NKRI,” tuturnya.

Bima menambahkan masih melihat perjuangan HTI di dalam bingkai NKRI karena ‘tidak seperti perilaku makar yang berjuang di luar sistem’.

Hizbut Tahrir

Hisbut Tahrir terang-terangan menyatakan tidak mengakui demokrasi

 

Namun banyak kalangan mempertanyakan langkah Bima Arya karena di satu sisi ia tampak sangat akomodatif terhadap Hizbut Tahrir yang terbuka menyatakan mencita-citakan sistem khilafiyah dan tidak percaya pada demokrasi.

Di lain sisi, Bima Arya antara lain melarang perayaan Asyura dan menolak permintaan jemaat Gereja Yasmin untuk menggunakan rumah ibadat mereka.

Abdillah Toha, salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) -partai asal Bima Arya, menganggap langkah sang walikota bisa mengirimkan pesan yang salah.

“HTI ini organisasi yang memang tak meggunakan kekerasan tapi mempunyai cita-cita membentuk suatu khilafah. Mereka tidak tidak mengakui bentuk atau negara di luar khilafah,” kata Abdillah Toha kepada Ging Ginanjar dari BBC Indonesia.

Sebagai walikota Bogor

Dan kedatangan Bima Arya bukan sebagai warga biasa, namun diundang sebagai walikota Bogor.

“Bisa ditafsirkan sebagai sinyal seakan pemerintah Bogor memberikan dukungan pada aspirasi HTI. Walaupun tidak mengucapkan dengan kata-kata, tapi kehadirannya bisa ditafsirkan begitu,” tambah Toha.

Seandainya dalam acara HTI itu Bima Arya menyatakan penentangannya pada sistem khilafah maka itu merupakan hal yang bagus, menurut Toha.

Ditambahkan oleh Abdillah Toha, bahwa menurut banyak survey maka Bogor dan Jawa Barat pada umumnya, ‘rawan terhadap kaum intoleran dan fundamentalis’.

“Ini adalah bibit-bibit yang kalau dibiarkan, maka kelompok-kelompok fundamentalis bisa berbahaya untuk kesatuan bangsa, untuk keamanan, dan sebagainya,” jelas Toha.

“Saya tak tahu apakah dorongan kata yang tepat, tapi kehadiran Bima Arya di acara HTI, mungkin memberikan suatu kesan yang kuat bahwa go ahead…Mungkin tidak dalam kata-kata tapi dalam sikap dan tindakan,” tegas Abdillah Toha pula.

Sumber: BBC Indonesia, 11 Februari 2016

Juga baca: