Benarkah Indonesia Menghadapi Intoleransi di 2013?

The group’s World Report 2013 assessed progress on human rights during the past year in more than 90 countries, including Indonesia. In the 665-page report, the group said the Indonesian authorities took inadequate action against Islamist militants who mobilized mobs to attack religious minorities

Kutipan di atas diambil dari harian The Jakarta Post, Jum’at 1 Februari 2013 dengan judul lengkap “Indonesia fails to defend minorities: HRW” (Human Right Watch). Tentu pemberitaan yang menjadi salah satu headline di harian berbahasa asing ini menjadi pukulan bagi Indonesia terkait dengan kehidupan keagamaan. Terlebih jika isi dari pemberitaan tersebut dibaca sampai selesai, ada kalimat yang amat pedas yang menyatakan sebagai berikut : violence against religious minorities will only get worse as long as the Indonesian government encourages or ignores attacks by Indonesian militants. Kalimat ini seakan menuduh bahwa pemerintah melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan terhadap minoritas agama tertentu, bahkan juga dianggap mendorong terhadap tindak kekerasan. Pertanyaannya adalah, apakah yang dituduhkan oleh Human Right Watch yang mendasarkan diri pada rilis beberapa LSM kritis terhadap pemerintah benar adanya sekaligus menjadi ancaman intoleransi di tahun ini dan berikutnya? Ataukah hanya sebatas sebagai early warning untuk memperbaiki kekurangan di tahun 2012 terkait dengan kehidupan keagamaan?

Tulisan berikut mencoba mengkritisi apa yang telah dilansir oleh media tersebut dengan menempatkannya secara proporsional terhadap konteks terjadinya kasus dan bagaimana sejatinya pemerintah telah berusaha mengambil peran. Pintu masuk penempatan tersebut adalah program-program yang dilakukan di Kementerian Agama, dalam hal ini Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Kasus Yang Meningkat

Benar bahwa gangguan terhadap minoritas, meminjam bahasa The Jakarta Post , di tahun 2012 yang lalu naik menjadi 264 kasus dari 144 kasus di tahun 2011. Namun, berpegang hanya kepada angka tanpa diikuti oleh uraian dan telaah yang memadahi terhadap keragaman kasus serta faktor penyebabnya menjadikan angka tidak sepenuhnya representatif. Angka tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan atau kegagalan, sebaliknya, ia menjadi salah satu pegangan, terlebih ketika pembicaraannya adalah peristiwa atau kasus dalam kehidupan keagamaan.

Kehidupan keagamaan di Indonesia tidak bisa dianalogkan dengan benda mati, mengingat ia merupakan bagian di dalam komunitas yang secara sosiologis selalu berubah. Masyarakat yang dinamis meniscayakan perubahan dalam segala lini, baik lingkungan kehidupannya, perilaku, cara pandang serta cara mensikapi terhadap perbedaan. Masyarakat perdesaan yang tingkat mobilitasnya relatif rendah dan terbatas tentu berbeda dengan masyarakat perkotaan. Demikian pula cara pandang, tingkah laku, persepsi serta penilaiannya terhadap sesuatu yang dianggap berbeda.

Rilis meningkatnya jumlah kasus gangguan terhadap minoritas yang terjadi di tahun 2012 semestinya berkelindan dengan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya, tidak semata-mata terpicu oleh faktor agama. Meningkatnya angka gangguan kelompok mayoritas terhadap minoritas tidak serta merta dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti untuk menilai bahwa Negara “gagal” melindungi minoritas, atau Negara melakukan “pembiaran” terhadap radikalisme dan premanisme dalam kehidupan beragama, atau bentuk-bentuk penilaian negatif lainnya terhadap Negara. Angka tersebut selayaknya dijadikan sebagai pelecut untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap pelaksanaan amanat konstitusi, di mana Negara berkewajiban untuk melindungi dan menjamin kebebasan kehidupan beragama dalam pengertian yang telah digariskan pula oleh konstitusi.

Meningkatnya jumlah kasus pelanggaran dalam kehidupan keagamaan juga belum bisa ditafsiri sebagai ancaman terhadap keharmonisan hubungan umat beragama. Bukan pula dianggap sebagai indikator “kegagalan” Negara dalam mengelola kehidupan beragama. Sebaliknya, angka tersebut sudah semestinya dijadikan sebagai catatan untuk memonitor gangguan terhadap kerukunan sekaligus menjadi early warning untuk merumuskan program yang berkesinambungan agar kerukunan umat beragama tetap terawat dengan baik.

Meski kasus pelanggaran meningkat, secara umum kerukunan umat beragama di Indonesia masih dalam tahap yang tidak mengkhawatirkan. Bukti dari statemen ini adalah indeks kerukunan masyarakat Indonesia yang cukup harmonis, yakni 3,67 dari angka tertinggi 5,00 dengan skala Likert, hasil dari penelitian Survey Kerukunan Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2012 di 33 propinsi dengan jumlah responden 3300 dan margin error 1,7%. Validitas dari indeks 3,67 dari skala tertinggi 5.00 ini menunjukkan bahwa sebaran di 33 propinsi, indeks kerukunan umat beragama di tanah air masih dalam taraf cukup baik. Bahwa ada beberapa gangguan di sana sini beberapa daerah, bukanlah fakta yang harus ditutupi. Akan tetapi, fakta tersebut juga tidak bisa dijadikan sebagai landasan argument bahwa pemerintah gagal dalam mengelola kehidupan keagamaan.

Ada beberapa variabel yang digunakan dalam survey tersebut yang kemudian menunjukkan adanya korelasi variabel dengan tingginya skala tolerant. Beberapa variabel sebagai contoh adalah semakin responden memiliki banyak tetangga atau teman yang berlainan agama, maka seseorang tersebut semakin toleran. Demikian pula, domisili yang lama dari responden di suatu daerah juga cukup mempengaruhi secara signifikan terhadap toleransi. Hal lain yang menarik adalah semakin tinggi pemahaman keagamaan seseorang juga berpengaruh terhadap sikap yang toleran.

Beberapa variabel di atas menjadi alat bantu di dalam melihat struktur sosiologis masyarakat Indonesia secara umum mengenai persepsinya terhadap “yang lain”. Sebaran responden di 33 propinsi ini menandakan bahwa ada tabi’at penting di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bahwa mereka memiliki ikatan sosial yang cukup erat. Struktur sosiologis masyarakat yang seperti ini menjadikan kohesi atau ikatan sosial mereka memberikan kontribusi nyata dalam indeks kerukunan.

Tentang Rumah Ibadah

Data yang tercatat di Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan, Kemenag RI mengenai kasus-kasus yang mengganggu kerukunan hidup beragama didominasi oleh pendirian rumah ibadah. Dalam kehidupan beragama yang dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara bisa dipilah dua wilayah yang berbeda. Yang pertama adalah agama sebagai keyakinan individu yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk Negara. Wilayah ini seratus persen menjadi wilayah individu, privat, dan biasa disebut dengan forum internum. Yang kedua, ekspresi keagamaan, yakni perwujudan keyakinan dalam kegiatan keagamaan, yang biasa disebut dengan forum externum. Penyelenggaraan ibadah yang dijamin oleh konstitusi adalah pelaksanaan dalam domain forum internum, sementara apabila melibatkan pihak luar, berada di tengah-tengah masyarakat, maka aktivitas ibadah menjelma menjadi forum externum. Negara berada dalam posisi mengatur lalu lintas forum externum kehidupan beragama.

Struktur sosiologis masyarakat yang senantiasa berkembang berpengaruh terhadap peta mayoritas dan minoritas kelompok agama tertentu. Jika dilihat dari statistik umum, memang tidak bisa dipungkiri, umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, tetapi tidak mewakili sebagai yang mayoritas di 33 propinsi. Sebaran pemeluk agama tertentu, dengan demikian menjadi tidak statis. Untuk itu, rumah ibadah, dalam konteks forum externum tetap akan menjadi salah satu faktor “gangguan” kerukunan umat beragama, apabila tidak diatur lalu lintasnya secara konsekwen.

Problem akan muncul terkait dengan umat Kristiani dan umat Islam, mengingat keduanya memiliki watak misionaris, Islam dengan dakwah dan Kristen/Katholik dengan missi-nya. Khusus untuk Protestan yang mengenal denominasi, persoalan pendirian rumah ibadah akan menghadapi persoalan tersendiri, demikian pula Muslim, yang akan mendirikan masjid/musholla. Oleh karenanya, Peraturan Bersama Menteri/PBM Agama dan Mendagri nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang salah satunya adalah mengenai pendirian rumah ibadah menjadi sangat penting terkait dengan lalu lintas forum externum kehidupan beragama.

Masih ditemukan salah persepsi bahwa PBM tersebut merupakan intervensi pemerintah sepenuhnya. Padahal, pemerintah sejatinya merupakan penerima amanat dari Majelis-Majelis Agama yang merekomendasikan aturan dan tata cara pendirian rumah ibadah tersebut. Para anggota Majelis Agama Pusat melakukan serangkaian pertemuan yang difasilitasi oleh Balitbang dan Diklat Kementerian Agama dan menghasilkan kesepakatan tentang pendirian rumah ibadah. Apapun yang dihasilkan dalam kesepakatan tersebut, dengan demikian, merupakan buah pikir dan kesepakatan para Majelis Agama, yang kemudian dilegalkan menjadi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 sebagai panduan bagi Kantor Kemenag dan Kemdagri dalam rangka merawat kerukunan kehidupan beragama.

Memang, dalam perjalanannya, masalah yang banyak muncul, seperti disebutkan sebelumnya, adalah pendirian rumah ibadah kelompok agama minoritas tertentu di tengah-tengah masyarakat mayoritas agama tertentu. Dan ini tidak hanya dimonopoli kesulitannya oleh satu umat agama tertentu, melainkan oleh umat-umat agama yang diindikasi sebagai umat mayoritas. Umat Protestan mengalami gangguan pendirian rumah ibadah di beberapa wilayah di Jawa Barat, atau Sumatera Barat, sementara umat Islam mengalami hal yang sama di Bali, Nusa Tenggara Timur serta Papua. Demikian juga umat Hindu. Oleh karenanya, pendirian rumah ibadah tidak bisa ditafsiri sebagai kesulitan satu umat agama tertentu, sebagaimana telah ditegaskan di atas.

Di sinilah arti penting dari PBM no 9 dan 8 tahun 2006 yang tidak masuk dalam ranah forum internum umat beragama. Sebagai sebuah peraturan, PBM ini menjadi piranti yang mengatur lalu-lintas forum externum agak ketertiban tetap bisa dipelihara. Tentu, keberadaan PBM bukanlah absolut, dalam arti tidak kebal terhadap kritik. Ketika temuan-temuan riset di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan PBM kontra-produktif, bahkan menimbulkan persoalan baru dalam kerukunan hidup beragama, pemerintah bisa menyerahkan kembali substansi PBM tersebut kepada para Majelis Agama Pusat untuk melakukan perbaikan atau pergantian dengan substansi yang lebih baik.

Dari filosofi keberadaan PBM ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa Negara memberikan perhatian serius terhadap kehidupan beragama sekaligus sesuai dengan amanat konstitusi. Perjalanan sebuah kebijakan dan upaya melaksanakan amanat konstitusi tidak seperti membalik telapak tangan, sebaliknya memerlukan kesinambungan, terprogram, terarah serta memiliki target-target tertentu. Dalam konteks ini ada dua kata kunci yang amat penting, yakni, keberlanjutan dan perubahan. Keberlanjutan berarti upaya dalam bentuk pelbagai program yang terus menerus dan berkesinambungan, sementara perubahan adalah kemampuan adaptatif terhadap realitas yang senantiasa berkembang. Perubahan meniscayakan cara pandang, Weltanschauung, yang berorientasi masa depan.

Scenario Planning

Program-program Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama tidak boleh hanya merupakan kopas (copy &paste) dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, program yang dicanangkan semestinya berbasis scenario planning berbasis analisis yang mendalam apa yang sudah dilakukan dan bagaimana signifikansinya terkait dengan masa depan yang senantiasa berubah secara dinamis. Terkait dengan kehidupan keagamaan, scenario planning meniscayakan vocal concern dari setiap program dari satu tahun fiskal. Kemudian apa yang bisa ditindaklanjuti dari program tersebut. Masih dalam kerangka itu, analisis terhadap driving force kehidupan keagamaan juga tidak kalah pentingnya. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan jenis program dan kegiatan sebagai solusi yang tepat dalam merawat kerukunan.
Mengingat kehidupan umat beragama senantiasa berkembang selaras dengan dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat, tentunya diperlukan dan dituntut adanya cara pandang baru. Ketika Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan, sesuai dengan PMA nomor 10 tahun 2010 memiliki tugas dalam tiga segmen, yakni, Pelayanan Keagamaan, Aliran, Faham dan Gerakan Keagamaan serta Hubungan antar Umat Beragama, maka dalam pelaksanaan tugas tersebut semestinya berbasis kepekaan akademik terhadap dinamika perubahan yang terjadi.

Naiknya kasus gangguan terhadap minoritas pemeluk agama tertentu, seperti dilansir dalam pemberitaan di atas, jika dikaitkan dengan pelbagai program yang dilakukan pemerintah, semestinya dipahami sebagai tantangan di tahun-tahun sekarang dan mendatang. Dengan demikian, kecermatan di dalam mendesain program serta koordinasi antar kementerian, Agama, Polhukam, Dalam Negeri, Kesra dan Sosial menjadi sebuah keniscayaan. Program untuk merawat kerukunan di Kementerian Agama tentu tidak mungkin melampaui porsi ataupun batas yang dimiliki, apabila dikaitkan dengan kementerian yang lain. Masing-masing memiliki domain yang berbeda sekaligus tanggung jawab yang sama dalam mengelola kehidupan keagamaan.

Ketika program-program kerukunan senantiasa digalakkan dalam pelbagai bentuk selaras dengan tugas Kementerian atau Lembaga terkait, maka angka 264 yang dikutip oleh The Jakarta Post dari Human Rights Watch menjadi pemicu efektivitas program. Pemerintah bersama masyarakat dan tokoh agama dituntut memainkan peran lebih optimal di dalam merawat kerukunan. Sebagai negara besar yang berketuhanan Yang Maha Esa sekaligus menganut demokrasi serta memiliki pelbagai keragaman, gangguan terhadap minoritas menjadi pekerjaan rumah bersama bagi umat beragama. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama menjadi pelopor dalam menfasilitasi dan mendiseminasi kerukunan sebagai bagian integral kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Sumber: http://puslitbang1.balitbangdiklat.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=195:benarkah-indonesia-menghadapi-intoleransi-di-2013&catid=83:kolom

Baca juga: http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/01/indonesia-fails-defend-minorities-hrw.html

Juga baca:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s