Pramono Anung, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai gelar “World Statesman Award” dariThe Appeal of Conscience Foundation kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah bentuk ujian bagi penerimanya. Selama ini, kata Pramono, negara cenderung tidak hadir saat dibutuhkan sosoknya dalam mengatasi beberapa permasalahan menyangkut kerukunan umat beragama yang terjadi di masyarakat.
Permasalahan yang masih kuat dalam ingatan misalnya kasus Ahmadiyah, Syi’ah, GKI Yasmin, maupun gereja HKBP. “Saya melihat dari sisi positifnya, sekaligus ini ujian bagi pak SBY dengan penghargaan itu,” kata dia saat mendampingi sosialisasi pencalonan Bambang-Said sebagai calon gubernur Jawa Timur di Gedung GNI, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (28/5/2013).
Politisi kelahiran Kediri ini menambahkan, dalam gelar itu melekat pula sisi pertanggungjawaban yang harus diemban oleh penerimanya. Gelar itu harus menjadi landasan bagi SBY untuk bersikap tegas terhadap aksi-aksi intoleransi maupun diskriminasi yang terjadi di masyarakat.
“Sekaligus gelar itu tantangan bagi beliau untuk mewujudkan sebagaimana harapan dunia dan melakukan perbaikan kehidupan kerukunan bagi umat beragama di Indonesia,” pungkasnya.
Presiden SBY akan menerima anugerah “negarawan pemelihara keberagaman dan demokrasi” dari Appeal of Conscience Foundation pada 30 Mei ini di New York. LSM yang didirikan oleh Rabbi Arthur Schneier ini merupakan organisasi yang mempromosikan perdamaian, toleransi, demokrasi, dan dialog antar-kepercayaan. Sejumlah pihak di tanah air menilai penghargaan itu tidak tepat karena banyak konflik horisontal di masyarakat menyangkut masalah suku, agama, ras, dan antar golongan.
Sumber: Kompas.com 28/5/13
Toleransi vs Intoleransi 